Pemuda Suka Makmur Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Dana dan Aset BUMDes
Nita kusumawati
Newscyber.id l Pemuda Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Mereka menyoroti adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa serta hilangnya sejumlah aset yang diduga tidak tercatat dengan baik.
Harizky Amanda, salah satu perwakilan pemuda, mengungkapkan bahwa BUMDes yang awalnya dibentuk untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa demi kesejahteraan masyarakat kini justru menyisakan persoalan. “BUMDes awalnya bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan aset desa. Namun, kenyataannya, banyak aset yang hilang dan tidak jelas keberadaannya,” ungkap Harizky.
BUMDes Desa Suka Makmur, menurut catatan, pernah menerima alokasi dana desa sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai kegiatan usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan tambak ikan, hingga depot air minum. Namun, dana tersebut kini dipertanyakan penggunaannya.
Rizky, pemuda lainnya, menyoroti kurangnya transparansi pengelolaan. Ia menyebutkan bahwa hasil dari usaha BUMDes tidak jelas dan terkesan hanya menguntungkan segelintir pihak. “Kami tidak tahu ke mana perginya dana dan hasil usaha itu. Semua terkesan hanya untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena BUMDes saat ini tidak lagi memiliki pengurus aktif. Masyarakat pun enggan mengambil alih pengelolaan akibat khawatir akan tanggung jawab terhadap aset yang telah hilang.
“Kami takut untuk terlibat karena tidak ingin disalahkan atas aset desa yang hilang,” lanjut Rizky.
Pemuda Desa Suka Makmur berharap APH segera turun tangan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Mereka juga meminta agar pengelolaan BUMDes ke depan dilakukan secara transparan dan profesional.
“Kami ingin BUMDes kembali aktif di tahun 2025 dan benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Aset yang hilang harus ditemukan dan dikembalikan,” pungkas Rizky.
Harapan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas, agar BUMDes sebagai tulang punggung ekonomi desa dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Suka Makmur.
(Ramlimanik)
