Kapolri Ungkap Strategi Cegah Kebocoran Anggaran Negara: Fokus Penegakan Hukum dan Pemanfaatan SDA

Newscyber.id l Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan langkah-langkah konkret dalam menanggulangi kebocoran anggaran negara yang dianggap berpotensi mengancam pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (11/11/2024), Sigit mengungkap bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Presiden Prabowo, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, menyoroti isu kebocoran anggaran sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa. Sigit mengungkapkan bahwa praktek suap, penggelapan pajak, serta pemalsuan cukai merupakan beberapa contoh penyimpangan yang sering ditemui di lapangan. Hal ini, menurut Sigit, berdampak pada penerimaan negara yang semestinya menopang pembangunan nasional.

“Bapak Presiden sudah menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kami di kepolisian akan mendalami dan melakukan upaya penegakan hukum terkait potensi kebocoran ini,” ujar Jenderal Sigit.

Menurutnya, kebocoran anggaran tidak hanya terjadi di level pusat, namun juga menyebar hingga ke tingkat desa. Bahkan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti mineral dan batu bara (minerba), sektor perikanan, dan kelautan, ditemukan berbagai kendala yang berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Strategi Pencegahan Kebocoran Sesuai Asta Cita Prabowo

Dalam rangka melaksanakan Asta Cita Prabowo, Kapolri menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi berbasis kolaborasi antar-kementerian serta penggunaan teknologi. Tujuh agenda besar Prabowo, termasuk swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi, menjadi pedoman bagi Polri untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Sigit menyebut, upaya penegakan hukum akan dilakukan dengan profesional dan proporsional, diiringi dengan pendekatan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan. Lebih lanjut, teknologi juga akan dimanfaatkan sebagai bagian dari pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor SDA.

“Pencegahan yang efektif memerlukan pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas lembaga, dan kesadaran masyarakat. Hal ini harus dilakukan dari tahap hulu hingga hilir,” imbuh Sigit.

Strategi Berjenjang: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Dalam paparannya, Jenderal Sigit mengungkapkan rencana yang dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana jangka pendek difokuskan pada pembentukan satuan tugas (satgas) khusus, pengawasan ketat di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, serta minyak dan gas.

Untuk jangka menengah, Polri akan mengoptimalkan penegakan hukum sambil memastikan lingkungan hidup dan kawasan industri terjaga. Upaya ini, kata Sigit, juga akan didorong untuk mendukung iklim investasi yang sehat.

Sementara itu, rencana jangka panjang menitikberatkan pada perbaikan lingkungan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan industri yang bermanfaat bagi perekonomian nasional. “Penghapusan tambang ilegal dan peningkatan pendapatan negara merupakan tujuan utama dari strategi ini,” tutupnya.

Upaya strategis ini diharapkan tidak hanya menjaga keuangan negara dari kebocoran, tetapi juga menciptakan pondasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan generasi mendatang.

(Nita)